Dasar Negara Pancasila menjadi dasar dalil bahwa negara Indonesia menganut demokrasi transendental ungkap Dekan Fakultas Hukum, Dr. Hj. Megawati, S.H., M.H dalam program Poadcast OTT literasi Laboratorium FH UAD yang dipandu oleh Mufti. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa keberadaan sila pertama Pancasila yatu Ketuhanan Yang Maha Esa mengokohkan sistem demokrasi transendental.
Pemahaman dan pemaknaan nilai transendental sebagai nilai tertinggi yang menjadi acuan dalam menjalankan demokrasi. Hal ini bisa dilihat implementasinya saat ikrar pengangkatan sumpah oleh para calon pejabat di NKRI saat menyatakan kesediaan mengembang amanah kepemimpinan ujar Megawati yang juga Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum UAD.
Baca Juga:
- Pusat Studi Gender UAD mengusung Keadilan Gender
- Lima Keunggulan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Basyarnas
Pengangkatan sumpah atas nama Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing masing memiliki arti bahwa pejabat, pengemban amanah pemerintah Republik Indonesia tidak hanya bertanggungjawab terhadap rakyat Indonesia tetapi juga bertanggungjawab terhadap Tuhan. Dalam Pelaksanaan aktifitas seharusnya nilai-nilai transendental terinternalisasi dalam setiap pribadi pengemban amanah.
Lebih lanjut Dr. Megawati memaparkah bahwa pemahaman akan nilai transenden ini tidak lepas dari pemahaman tentang nilai agama masing-masing, sebab nilai agamalah yang akan menuntun untuk memahami dan meyakini nilai transendental.
Dalam nilai transendetal didalamnya ada nilai penghormatan terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, pengakuan terhadap permusyawartan dengan hikmah kebijaksanaan dan berujung pencapaian pada keadilan sosial.
Tidak usah alergi terhadap nilai transendental karena pada hakekatnya nilai ini telah melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Dalam sistem peradilanpun hakim dalam membuat keputusan juga mengatasnamakan Demi Keadilan Tuhan yang Maha Esa. Ini artinya memang bangsa kita bangsa yang relegius, demokrasi yang dianut adalah demokrasi transendental bukan demokrasi liberal seperti negara barat umumya. (uk)